WONGSAMIN BLOG

DO'A-DO'A DI PADANG ARAFAH

2010-11-23T04:54:00.000-08:00

Do’a-do’a yang layak dibaca seluruhnya atau sebagian ketika berada di Padang Arafah, Masy’aril Haram dan tempat-tempat berdo’a lainnya

Doa 1

Ya Allah, aku mohon kepadamu ampunan dan keselamatan dalam urusan agamaku dan duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah tutupilah aku dari segala yang memalukanku dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah peliharalah aku dari depanku dan belakangku, dari kananku dan dari kiriku dan dari atasku. Dan aku berlindung kepada keagunganMu dari ancaman yang datang dari arah bawahku.

Doa 2

Ya Allah, sehatkanlah badanku, Ya Allah, sehatkanlah pendengaranku, Ya Allah, sehatkanlah penglihatanku. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari kekufuran, kefakiran dan siksa kubur. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Engkau. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Engkau. Kau ciptakan ak, dan aku adalah hambaMu, dan aku tetap pada sumpah dan janjiku padaMu semampuku. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan apa yang telah aku lakukan. Aku datang kepadaMu menyatakan pengakuan akan segala nikmatMu yang Engkau limpahkan kepadaku. Aku datang kepadaMu mengakui segala dosaku, maka ampunilah aku, sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.

Doa 3.

Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari kegelisahan dan duka cita. Dan aku berlindung kepadaMu dari kelemahan dan kemalasan, serta sifat kikir dan pengecut. Dan aku berlindung kepadaMu dari cengkeraman hutang dan penindasan manusia. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini kebaikan dan pertengahannya keberuntungan serta akhirnya kesuksesan. Dan aku mohon kepadaMu kebaikan dunia dan akherat, wahai Yang Maha Pengasih lebih dari mereka yang berhati kasih.

Doa 4

Ya Allah, aku mohon kepadaMu keridhaan terhadap putusanMu, kelapangan hidup setelah mati, kenikmatan memandang kepada wajahMu yang mulia, dan kerinduan untuk berjumpa denganMu, tidak dalam kesusahan yang membahayakan dan tidak pula dalam cobaan yang menyesatkan. Dan aku berlindung kepadaMu dari menganiaya atau dianiaya atau diserang dan berbuat kesalahan atau dosa yang tidak Engkau ampuni.

Ya Allah, aku berlindung kepadaMu daripada kembali kepada hidup yang terhina. Ya Allah, tunjukilah aku kepada sebaik-baik perbuatan dan budi pekerti, yang tiada seorangpun dapat menunjukkan selain Engkau. Dan jauhkanlah aku dari keburukannya, yang tiada seorangpun yang dapat menjauhkannya selain Engkau.

Semoga bermanfaat

Ketemu DPD-RI, Pemda Blora Sampaikan Uneg-uneg Blok Cepu

2010-11-22T01:29:00.000-08:00

Adi Purwanto saat RDP dengan Ko-
mite II DPD-RI, Senin 2 Agustus 2010.

Taufiequrrohman
taufieq@majalahtambang.com

Jakarta-TAMBANG. Masalah dana bagi hasil (DBH) Blok Cepu yang melilit Jawa Tengah (Jateng) dan Kabupaten Blora, masih belum terselesaikan. Pemerintah Daerah (Pemda) Blora melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Adi Purwanto pun, akhirnya menyampaikan uneg-uneg tersebut kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, dalam Rapat Dengar Pendapat, Senin, 2 Agustus 2010.

“Kami berkunjung untuk menyampaikan uneg-uneg di Blora,” ujar Adi Purwanto di ruang Komite II DPD-RI.

Menurut Adi, masalah Blok Cepu dengan aturan yang ada saat ini, perlu dilakukan evaluasi. Karena Blok Cepu berada di dua provinsi, Jateng dan Jawa Timur (Jatim), yang hanya dibatasi oleh sungai Bengawan Solo.

Adi berharap, regulasi yang dipakai saat ini mampu menjawab masalah yang berkembang masa kini. Paling tidak ada beberapa alternatif untuk bisa menjawab masalah Blok Cepu bagi Kabupaten Blora.

Pertama, merevisi Undang-undang (UU) dengan menambahkan 1 pasal dalam UU No.33/2004 dan PP 55/2005 yang menyatakan bahwa daerah yang terkena dampak negatif dari pertambangan migas, dimana daerah itu masih berada dalam Wilayah Kerja Pertambangan (WKP), diberi dana dari bagian Pemerintah Pusat dengan prosentase yang dibicarakan sebelumnya. Ini mengacu pada persamaan kebijakan pemberian dana 0,5% untuk pendidikan dalam UU No. 33/2004.

Kedua, pada level Menteri membuat kebijakan (Permen) yang mengatur soal pemberian dana bagi daerah yang terkena "negative externalitas" dari aktivitas pertambangan.

Intinya-menurut Adi, bagi hasil migas ini tidak semata-mata didasari oleh mulut sumur (well head). Karena kalau terjadi semacam pelambatan produksi seperti yang terjadi di Blora saat ini, pemda tidak mendapat apa-apa. “Istilah orang Jawa itu "ngaplo" atau "mlongo" (cuma bisa melihat)," katanya.

Adi memaparkan, saat ini yang terjadi adalah, ketika yang berproduksi hanya di Bojonegoro, Blora yang masih bagian dari satu blok itu tidak mendapatkan apa-apa. Padahal pemda Blora ikut dalam Participating Interest (PI) dan telah mengeluarkan uang sampai Rp 170 miliar. Polusi dan kerusakan jalan akibat beroperasinya sejumlah alat-alat berat juga menjadi masalah tersendiri.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite II DPD-RI, Djasarmen Purba menyatakan, pihaknya akan segera membentuk tim untuk berkunjung ke Blora guna melihat masalah yang ada di lapangan. Pihaknya juga sepakat untuk usulan adanya Permen (Peraturan Menteri) dari Menteri ESDM atau Menteri terkait, dalam rangka bagi hasil ini.

Surono Si 'Juru Kunci' Merapi

2010-11-19T02:24:00.000-08:00

"Saya lebih suka menonton pertandingan bola daripada baca berita," kata Surono.

VIVAnews - Hingga kini, Keraton Yogyakarta belum memilih juru kunci Gunung Merapi pengganti Mbah Maridjan yang meninggal dunia akibat awan panas 'wedhus gembel' pada 26 Oktober lalu. Kini, ada satu nama yang disebut-sebut sebagai 'juru kunci' Merapi, yakni Doktor Surono.

Pria beruban dan berkacamata kelahira 8 Juli 1955 itu kini setiap hari muncul di layar kaca, media online, radio, hingga media cetak. Setiap pernyataannya selalu menjadi rujukan dan acuan bagi perkembangan detik demi detik perkembangan gunung di perbatasan Jawa Tengah-Yogyakarta yang kini masih berstatus Awas itu.

Sekali waktu, Surono menyampaikan kepada VIVAnews.com betapa bimbangnya saat setiap kali membubuhkan tanda tangan penetapan status Awas bagi gunung api. Seperti halnya saat menaikkan status Gunung Merapi. "Ketika saya tanda tangan, itu berarti artinya ribuan orang akan diungsikan," kata Surono saat dihubungi lewat telepon Selasa 2 November lalu.

Gunung Merapi ditingkatkan statusnya dari Siaga menjadi Awas terhitung Senin 25 Oktober 2010 pukul 06.00 WIB. Ini adalah level tertinggi. Wakil Bupati Sleman, Yuni Satia Rahayu menerima surat pemberitahuan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK) Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten Sleman. Surat pemberitahuan status merapi dinaikkan dari siaga ke awas tertanda Nomor 2044/45/BGL.V/2010.

"Untungnya informasi status Awas itu disampaikan pemerintah daerah. Coba wartawan lebih awal mengetahui dari saya, bisa kacau nantinya," kata Surono sambil bercanda. Sudah sepekan Surono menjadi narasumber yang sangat penting bagi media dan masyarakat di Tanah Air. Peringatan demi peringatan yang disampaikan Surono menjadi rujukan bagi segala kegiatan di Merapi. Terutama untuk penanganan evakuasi pengungsi. Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 'tunduk' atas rekomendasi dan imbauan yang dikeluarkan Surono.

"Soal gunung, saya pun sebagai presiden, tetap tunduk pada Pak Rono. karena dia yang mengetahui geologinya," kata SBY di pos utama Merapi di Pakem, Yogyakarta, Rabu 3 November 2010. '

Tingkah polah' gunung api di seluruh Indonesia dapat diketahui dari satu pintu, Surono. SBY pun mengakui itu. "Waktu Kelud (pasca meletus), pengungsi bertanya, apakah kami boleh pulang, saya jawab yang memberikan pernyataan Pak Rono karena Badan Geologi yang mengetahui kondisi aman tidaknya. Mari kita tunggu pernyataan Pak Rono," kata SBY di pos utama Merapi di Pakem, Yogyakarta, Rabu 3 November 2010. Demikian juga dengan di Sinabung. Saat itu, warga yang merasa kondisi sudah aman minta izin untuk pulang. Jawaban SBY tetap sama: "Tunggu, karena yang memberi keputusan Pak Rono."

Kutipan Surono menjadi informasi yang penting bagi masyarakat, terutama pengungsi. Tetapi, Surono rupanya tidak pernah membaca, melihat, atau mendengarkan lagi setiap pernyataan yang sudah diberikan kepada media. Alasannya sederhana. Dalam ritme kerja yang tinggi ini, Surono tidak ingin terganggu dengan segala hal pemberitaan dan interpretasi media.

"Saya tidak baca koran, nonton berita, atau yang lainnya. Karena itu akan mempengaruhi emosi saya. Makanya, saya lebih suka nonton pertandingan bola. Wartawa itu, dijawab salah, tidak dijawab juga salah," ujar Surono yang suaranya terdengar semakin parau. Dia mengakui, kondisi kesehatannya terus menurun seiring kondisi Merapi yang belum mereda. Bahkan, "Pita suara saya semakin gawat. Banyak merokok, kurang tidur."

Siapa Surono? Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu lulus sarjana jurusan Fisika di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1982. Lima tahun kemudian, pria yang tinggal di Parongpong, Bandung, ini terbang ke Prancis untuk melanjutkan studi.

Pada 1989, 'sesepuh' gunung berapi ini mendapat gelar DEA Mechanique Mileux Geophysique et Environment dari Grenoble University di Grenoble, Prancis. Seperti tidak ada jeda, pada tahun yang sama ayah dua putri ini kembali melanjutkan pendidikan. Gelar doktor geofisika sukses diraih dari Savoei University, Chambery, Prancis, pada 1993.

Sebelum mencapai posisi puncak di dunia Vulkanologi. Surono sudah merintis karis di PVMBG. Surono mulai menjadi staf Divisi Pengamatan Gunung Api di PVMBG sejak 1982 hingga akhirnya dipercaya menjadi Kepala PVMBG mulai 2005.

Berbagai keahlian tentang kegunungapian didapat Surono dari berbagai lembaga dunia. Seperti dari Unesco (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan USGS (lembaga Survei Geologi AS). Puluhan publikasi tentang kegunungapian dari Surono sudah terbit. Mbah Maridjan memang juru kunci pilihan Keraton, tetapi bukan tidak mungkin Surono 'Juru Kunci' Merapi dari Istana Presiden. (umi)

Mystery Lailat Qodar From Scientific Perspective

2010-11-18T01:08:00.000-08:00

Take advantage the night of Ramadan to expand knowledge and build a religious belief. Rajendra Kartawiria (Quranic Quotient Centre)

Why is Ramadan?

In Islam we know of four sacred months, namely Dzulka'idah, Dhu al-Hijjah, Muharram and Rajab. Ramadan, which means the heat was not included as the holy month. Why Ramadan is selected for full month fasting?

In the science of astronomy, solar radiation has a cycle every 11 years.

Year 2007 itself is the end of the twentieth-three cycle since the first observations in the 18th Century.

Earth is protected by Magnestosphere, so the impact of radiation storm is not happening on the Earth-facing side of the sun (daylight).

When solar radiation storms come, the impact is felt in parts of the earth back to the sun (night).

Radiation at night will affect the vibration level of the brain.

Gravitation and radiation of the full moon will increase sea levels and the lives of sea creatures at night. It also draws water in the brain membrane and more thrilling of brain cells. Vibration brain cells indicates the level of consciousness and brain activity.

Muslims are recommended to sunnah fasting for 3 days "shaumul biidh" when the bright moon each on 13, 14, and 15 Hijri month and no sleep to take advantage of blessing on those nights.

Radiation level is varied from 0 - 100000 and in the scale of S1-S5 by NOAA.

Based on observation, radiation of 1000 MeV particles s-1 ster-1 cm-2 occurred 10 times in one cycle of 11 years, or occurs every 13 months. Radiation of 1000 MeV particles s-1 ster-1 cm-2 was classified on a scale of S3, and began to be harmful to humans at a chest x-ray.

Radiation at 11.7-month cycle (1 year hijriyah) is 800 MeV particles s-1 ster-1 cm-2

Led to the hypothesis Lailat Qadr night

Night of glory is better than a thousand months
(QS Al-Qadr 97:3)

Building Block ...

The night whose value is equal to 1000 times the full moon is Lailat Qadr
One annual cycle (hijriyah) value is equal to 1000 times the full moon
Lailat Qadr occurs in the month of Ramadan.

That's why ...

History of the prophets shows that they prefer to contemplate the essence of life, be imprisoned, in each month of Ramadhan.
In general, the revelations about religious doctrine that requires a high level of understanding, many of which descended on the nights of Ramadan.
The arrangement of the Qur’anic verses into the letters as presented at this time, carried out by the Prophet Muhammad S.A.W. on the nights of Ramadan.
Muslims are encouraged to explore the religious teachings on the nights of Ramadan.
More major is i'tiqaf in the mosque at ten last night, on the nights before and after Lailat Qadr

"Three in One" in the month of Ramadan

To be able to explore religion on the eve of Ramadan needed extra energy
The reality of fasting during the day does not cause the body lacks / run out of energ
Instead of fasting the body's energy saving of 10% because it is not used to digest food
The energy saved is very helpful for understanding a lesson in the evening
Three in One in Ramadan

Effective understand Al Quran at night
Detoxification and Energy Management at noon
Back sacred (physically and spiritually) after fasting for 28 days continuously

Take advantage of the nights of Ramadan

To be able to easily understand the meaning of life in a comprehensive and correct, take advantage of the clarity of the brain to think in silence of the night Lailat Qadr.
To get a broader understanding, the nights around Lailat Qadr is also recommended (10 the last night of Ramadan).
More recommended that the activities of religious understanding begins the first night of Ramadan, while fasting noon .
The result of the understanding gained in the evening we should be able to implement in daily life.
Blessing of life will be obtained if we contribute positively to the life of the world by submitting ourselves to Him (Allah SWT).
Blessing of life hereafter will be obtained when we can always enjoy and be grateful with the life of this world.

If there are less than perfect,
it is because the shallowness of science.
If there are less pleased,
it is not good due to communication.
We apologize for any weaknesses.
Hopefully helpful

http://auliamuttaqin.wordpress.com/2008/09/04/misteri-lailatul-qodar-dari-sisi-ilmiah/

Misteri Lailatul Qodar Dari Sisi Ilmiah

2010-11-17T18:33:00.000-08:00

Manfaatkan malam Ramadhan untuk memperluas ilmu dan membangun keyakinan
rajendra kartawiria (Quranic Quotient Centre)

Mengapa Ramadhan?

Dalam Islam kita mengenal adanya 4 bulan suci, yaitu Dzulka’idah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ramadhan yang berarti panas pun tidak termasuk sebagai bulan suci. Mengapa Ramadhan dipilih untuk puasa sebulan penuh?

Dalam ilmu astronomi, Radiasi Matahari memiliki siklus 11 tahunan.

Tahun 2007 sendiri merupakan akhir dari siklus ke 23 sejak pengamatan pertama pada abad 18.

Bumi dilindungi Magnestosphere, sehingga dampak badai radiasi bukan terjadi pada sisi bumi yang menghadap matahari (siang hari).

Saat badai radiasi matahari datang, dampaknya terasa pada bagian bumi yang membelakangi matahari (malam hari).

Radiasi di malam hari mempengaruhi tingkat getaran otak.

Radiasi dan gravitasi bulan purnama meningkatkan permukaan air laut dan kehidupan makhluk laut di malam hari. Juga menarik air dalam membran otak dan lebih menggetarkan sel-sel otak. Getaran sel otak menggambarkan tingkat kesadaran dan aktivitas otak.

Umat muslim dianjurkan puasa sunnah 3 hari “shaumul biidh” pada saat terang bulansetiap tanggal 13, 14, dan 15 bulan-bulan Hijriyah dan menghidupkan malam-malamnya.

Tingkat radiasi bervariasi 0-100,000 dan di skala S1-S5 oleh NOAA.

Berdasarkan pengamatan, radiasi sebesar 1000 MeV particles s-1 ster-1 cm-2 terjadi 10 kali dalam satu siklus 11 tahunan, atau terjadi setiap 13 bulan sekali. Radiasi sebesar 1000 MeV particles s-1 ster-1 cm-2 ini digolongkan dalam skala S3, dan mulai berbahaya bagi manusia sebesar 1 chest x-ray.

Radiasi dengan siklus 11,7 bulan (1 tahun hijriyah) adalah sebesar 800 MeV particles s-1 ster-1 cm-2

Mengarah pada hipotesa malam Lailatul Qadar

Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan
(QS Al Qadr 97:3)

Building Block …

* Siklus satu tahunan (hijriyah) bernilai 1000 x bulan purnama
* Malam yang nilainya 1000 bulan purnama adalah Lailatul Qadr
* Lailatul Qadr terjadi di bulan Ramadhan
* Jadi siklus badai matahari yang berulang setiap satu tahunan (hijriyah) terjadi setiap bulan Ramadhan

Itulah sebabnya…

* Sejarah para nabi menunjukkan bahwa mereka senang merenungkan hakekat kehidupan, bertapa, pada setiap bulan Ramadhan.
* Secara umum wahyu-wahyu tentang ajaran agama yang membutuhkan tingkat pemahaman yang tinggi, banyak yang diturunkan di malam-malam bulan Ramadhan.
* Penataan ayat-ayat Al Quran ke dalam surat-surat seperti yang tersaji saat ini, dilakukan Nabi Muhammad pada malam-malam bulan Ramadhan.
* Umat muslim diajak untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadhan
* Lebih utama adalah i’tiqaf di masjid pada 10 malam terakhir, pada malam-malam sebelum dan setelah Lailatul Qadr

“Three in One” di bulan Ramadhan

* Untuk bisa mengaji malam Ramadhan dibutuhkan energi ekstra
* Kenyataannya puasa siang hari bukanlah menyebabkan tubuh kekurangan / kehabisan energi
* Justru puasa menghemat energi tubuh 10% karena tidak digunakan untuk mencerna makanan
* Energi yang dihemat ini sangat membantu pemahaman pelajaran di malam hari
* Three in One di bulan Ramadhan
1. Efektif memahami Al Quran di malam hari
2. Detoksifikasi dan Manajemen Energi di siang hari
3. Kembali fitrah setelah berpuasa 28 hari berturut-turut

Manfaatkan malam-malam Ramadhan

* Untuk dapat dengan mudah memahami makna kehidupan secara komprehensif dan benar, manfaatkan keenceran otak di kesunyian malam Lailatul Qadr
* Untuk mendapat pemahaman lebih luas, malam-malam di sekitar Lailatul Qadr juga oke (10 malam terakhir Ramadhan)
* Lebih oke lagi kalau dimulai malam pertama Ramadhan, mumpung siangnya berpuasa
* Hasil renungan malam ini harus dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari
* Nikmat hidup akan diperoleh jika kita berkontribusi positif kepada kehidupan dunia dengan berserah diri kepadaNya
* Nikmat kehidupan akhirat akan diperoleh bila kita mampu selalu menikmati dan mensyukuri kehidupan dunia

Andai ada kekurangan,
semata karena kedangkalan ilmu.
Andai ada yang kurang berkenan,
semata karena awam berkomunikasi.
Mohon maaf atas segala kelemahan.
Semoga bermanfaat

qqc_v [at] yahoo.com

http://auliamuttaqin.wordpress.com/2008/09/04/misteri-lailatul-qodar-dari-sisi-ilmiah/

SI AJAIB KOMODO GO INTERNATIONAL

2009-08-01T13:22:00.000-07:00

DAYA TARIK DAN KEUNIKAN TN KOMODO

Komodo Dragon (Varanus komodoensis) adalah spesies reptil purba langka yang masih tersisa di bumi. Saat ini Komodo merupakan reptil terbesar di dunia dengan panjang dapat mencapai lebih dari 3 m dan berat lebih dari 70 Kg. Spesies ini pertama kali ditemukan oleh J.K.H. Van Steyn pada tahun 1911 dan pada tahun 1912 diberi nama Varanus komodoensis oleh PA. Owens. Spesies ini tidak dapat dijumpai di manapun kecuali di Indonesia, yaitu di pulau Komodo, Rinca and Padar, Kabupaten Manggarai Barat. Ketiga pulau tersebut tepatnya terletak di antara pulau Flores dan pulau Sumbawa yang merupakan area perbatasan antara Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Sejarah perlindungan binatang langka yang satu dari kepunahan ini telah dimulai sejak tahun 1912 saat Sultan Bima mengeluarkan surat keputusan untuk melindungi komodo. Disusul dengan keluarnya keputusan Residen Flores Tahun 1938 tentang pembentukan Suaka Margasatwa Pulau Rinca, Pulau Padar dan penetapan Suaka Margasatwa Pulau Komodo pada tahun 1965 oleh Pemerintah Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1980 menteri Pertanian RI menunjuk ketiga pulau tersebut beserta gugusan pulau-pulau kecil disekitarnya sebagai Taman Nasional Komodo dengan total luas mencapai 1.817 km² dengan luas daratan 623 km². Kini wilayah Taman Nasional Komodo diusulkan untuk diperluas dengan memasukkan pulau Banta ke dalamnya, sehingga total luasan akan mencapai 2.321 km², meliputi wilayah daratan 628 Km² dan wilayah laut 1.693 km².

Pulau yang didominasi oleh padang savana (70%) dengan keadaan alam yang kering terbatas sumber mata air tawar dan suhu udara yang panas merupakan habitat asli reptil purba komodo (Varanus komodoensis). Kondisi vegetasi tersebut menjadikan tingkat keanekaragan fauna terestrial TN. KOMODO menjadi agak rendah jika dibandingkan dengan tingkat keanekaragaman fauna laut. Namun demikian memiliki nilai penting dilihat dari perspektif konservasi, karena beberapa jenis fauna tersebut adalah jenis endemik.

Selain komodo (Varanus komodoensis) yang menjadi icon, beberapa jenis fauna terestrial yang dapat dijumpai di wilayah TN. KOMODO adalah mamalia, burung dan reptil. Fauna dari kelompok Mamalia ; antara lain, rusa (Cervus timorensis), anjing hutan (Cuon alpinus), babi hutan (Sus scrofa), kera ekor panjang (Macaca fascicularis), kuda liar (Equus caballus) dan kerbau liar (Bubalus bubalus), musang (Paradoxurus hermaphroditus), tikus besar Rinca (Ratus ritjanus), dan kalong buah (Cynopterus brachyotis dan Pteropsis sp.)

Burung : tercatat terdapat 111 jenis burung, antara lain ; burung gosong (Megapodius reinwardti), kakatua jambul kuning (Cacatua sulphurea), perkutut (Geopelia striata), tekukur (Streptopelia chinensis), pergam hijau (Ducula aenea), Philemon buceroides, burung raja udang (Halcyon capensis), dan burung kacamata laut (Zosterops chloris).

Reptil : terdapat 34 jenis Reptil. Disamping reptil Komodo, jenis reptil lainnya, antara lain; ular kobra (Naja naja), ular russel (Viperia russeli), ular pohon hijau (Trimeresurus albolabris), ular sanca (Python sp.), ular laut (Laticauda colubrina), kadal (Scinidae, Dibamidae, dan Varanidae), tokek (Gekko sp.), penyu sisik (Eretmochelys imbricata), dan penyu hijau (Chelonia mydas).

Secara geologis TN. KOMODO terletak pada pertemuan dua lempengan kontinen Sahul dan Sunda. Gesekan antara kedua lempengan tersebut telah menimbulkan letupan vulkanis besar dan tekanannya menyebabkan pengangkatan terumbu karang dan menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya daerah khatulistiwa di dunia di mana terdapat pertemuan arus dan pertukaran flora dan fauna laut antara samudra Pasifik dan samudra Indonesia (India). Daerah pertemuan arus antara dua samodra, telah menjadikan wilayah perairan sekitar TN. KOMODO sebagai rute tetap migrasi ikan paus dan sebagai salah satu lingkungan laut terkaya di dunia. Untuk mendapatkan gambar dan informasi lebih detail klik http://www.dephut.go.id/index.php? : q=id/node/3936 ; http://www.komodonationalpark.org

Aneka jenis fauna laut yang terdapat di wilayah laut sekitar TN. KOMODO. Terumbu Karang ; terumbu karang merupakan komunitas yang terdiri darisejumlah tumbuhan dan satwa perairan laut, baik yang hidup maupun yang telah mati. Terdapat lebih dari 250 jenis koral pembentuk karang, sedikitnya 105 jenis crustaceae, dan 70 jenis bunga karang.Terumbu karang di TN Komodo merupakan habitat penting bagi sekitar 1000 jenis ikan, seperti barakuda, bengkolo, kerapu, kakap, dll serta jenis reptil laut, mamalia laut (lumba-lumba, ikan paus, dan dugongs), pari manta, paus, gurita, penyu hijau, penyu lekang, penyu sisik, kuda laut, lobster. Keanekaragaman fauna laut di TN. KOMODO ini menjadi semakin lengkap dengan keberadaan 19 spesies penyusun hutan bakau di teluk yang terlindungi dari hempasan gelombang yang secara alamiah menjadi tempat pembiakan, berpijah, dan daerah perlindungan bagi ikan, kepiting,udang, dan moluska. Hampir semuanya kehidupan laut tersebut dapat dijumpai dengan mudah di perairan Taman Nasional Komodo.

Atas berbagai kekayaan dan keunikan tersebut UNESCO telah menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai Cagar Biosphere (a Man and Biosphere Reserve) pada tahun 1986 dan sebagai Warisan Dunia (World Heritage Site) pada tahun 1991. Sejak saat itu tujuan konservasi Taman Nasional Komodo diperluas, bukan saja untuk melindungi kelestarian keanekaragaman hayati di darat khususnya komodo, tetapi juga kelestarian biodiversitas kehidupan laut.

MENUJU TUJUH KEAJAIBAN ALAM DUNIA (NEW 7 WONDERS OF NATURE)

Sebagai sebuah tempat satu-satunya di dunia yang masih dihuni binatang reptil purba langka, satu-satunya daerah khatulistiwa di dunia di mana terdapat pertemuan arus dan pertukaran flora dan fauna laut antara samudra Pasifik dan samudra Indonesia (India) sekaligus menjadi rute tetap migrasi ikan paus serta sebagai salah satu lingkungan laut terkaya di dunia, menunjukkan secara obyektif TN Komodo layak menjadi salah satu tujuh keajaiban alam dunia. Namun untuk mencapai ke sana diperlukan banyak dukungan baik dari masyarakat Indonesia maupun dunia.

Adalah berkat kegigihan para pendukung Taman Nasional Komodo dari seluruh dunia, jika pada tanggal 21 Juli 2009 pukul 12.07 GMT (19.07 WIB), New 7 Wonders Foundation yang berpusat di Swiss telah mengumumkan TN Komodo sebagai satu diantara 28 finalis yang berhak untuk melanjutkan ke seleksi tahap III (Final) yang akan ditentukan pada tahun 2011. Sukses putaran tahap II ini menyusul sukses yang telah diraih pemungutan suara pada putaran I (Desember 2008) yang menempatkan TN Komodo sebagai salah satu dari 77 nominasi setelah menyisihkan 440 obyek obyek alam lain di seluruh penjuru dunia yang diusung oleh 220 negara.

"Ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa, dan mata semua penduduk dunia akan menatap Taman Nasional Komodo dan Indonesia selama dua tahun ke depan," ujar Bernard Weber sang boss New7Wonders Foundation.

Dengan lolosnya Taman Nasional Komodo ini, berarti tinggal satu fase final sebelum kawasan konservasi bagi reptil terbesar di dunia itu menjadi satu di antara New 7 Wonders of Nature. Para finalis lainnya adalah obyek wisata alam yang sudah tersohor, seperti Grand Canyon, Great Barrier Reef, dan hutan hujan Amazon. Selain itu, beberapa obyek yang mungkin tak pernah Anda dengar, semisal Gunung Lumpur Azerbaijan dan Jeita Grotto di Libanon. Persaingan menuju satu di antara New 7 Wonders of Nature sudah pasti akan jauh lebih ketat.

Masyarakat Indonesia dan dunia pendukung Taman Nasional Komodo yang telah melakukan vote I dan II sebelum 7 Juli 2009 lalu, kini diharapkan untuk lebih giat lagi mengajak semua koleganya agar bersedia meluangkan sedikit waktu melakukan vote III untuk mendukung Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur yang pada tahun 1991 telah ditetapkan Unesco sebagai salah satu Warisan Dunia (World Heritage Site), pada tahun 2011 nanti berhasil menjadi salah satu dari tujuh keajaiban dunia (New 7 Wonders of Nature).

Hayooo...... berikan suara – mu untuk Taman Nasional Komodo dengan menggunakan salah satu dari dua cara yang tersedia. Pertama dengan cara online melalui website http://www.new7wonders.com. Kedua, melalui telephone (SLI) dengan menekan +41 77 312 4041. Setelah pesan selesai dan terdengar bunyi beep tekan kode 7717 untuk memilih Taman Nasional Komodo.

Salam

Wongsamin

THE MANDATORY SFM PERFORMANCE ASSESSMENT SYSTEM IN INDONESIA

2009-07-02T20:11:00.000-07:00

Until the end of the year 90's, forest management in the outer Java island that conducted by the Forest Concession Holder/ Forest Management Unit / IUPHHK more oriented on the amount of timber production, without considering the environmental and social aspects that must also be managed as a unity of sustainable forest management. Similarly with the forest planting activity to ensure long-term sustainability of production, less a serious run. Sustainable forest management has become a popular slogan in the forestry sector, the facts on the ground conditions are indicate otherwise. Figures rate forest degradation continue to show a number of large increases. Number of non forested areas in the working area of IUPHHK increased, decreased quality of forests and forest production aggregation function as a hydrological protection and conservation of natural resources biological-diversity to be not functioning optimally. Theory states that forests are renewable natural resources seems almost not at all evident.

Forest management errors that have occurred in a long time could not be separated from the Government’s weak monitoring capacity to the various activities of the IUPHHK as Forest Management Unit in the field. Comparison that is not balanced between the forest area to be monitored by the number of forestry staff, which makes effective monitoring as something impossible can be done without involving the other party. Forest management situation which almost all out of control, the sustainable forest management can be found only in the physical activity report data without able to do validity verification in the field, even in the scale of minimum. Garbage in garbage out, the low validity of the data reported by Forest Manajemen Unit, has caused many Government policies were not in accordance with actual conditions and problems that occur in the field.

Major breakthrough for the government policy to strengthen the Government monitoring capacity of the IUPHHK’s activities in the field born in 2002 when at the same time the Minister of Forestry issued two policies. Each is the Minister of Forestry Decree No. 4795/Kpts-II/2002 on 3 June 2002 which set the 4 criteria and 24 indicators of Sustainable of Natural Production Forest Management (PHAPL) and Minister of Forestry Decree No. 4796/Kpts-II/2002 on 3 June 2002 that require each IUPHHK for the assessment of performance PHAPL (mandatory) by the Institute Independent Assessors (LPI) every 3 years. Seriousness the government to improve the performance of forest management increasingly evident when in 2002, 2003 and then repeated every 2 years conducted the selection process to get the LPI for Forest Nature eligible to obtain accreditation from the Ministry of Forestry.

In addition to the LPI duty conduct assessments through field verification, the system performance assessment PHAPL is also involved elements of forestry experts, environmental and social as independent Evaluation Team (TE), which works to evaluate the feasibility of the quality and objectivity of the assessment of the of LPI and Verification Considerations Board (DPV) to make technical objective if there is a IUPHHK submit letter of objection against the assessment results of LPI. Improving the quality of assessment continues to be done dynamically through improvement methodology. While the increase in HR competency is done through training organized by the Institute Ekolabel Indonesia (LEI). To stimulate each LPI work maximally, in the assessment system is applied to reward and punishment to the performance reports LPI. For LPI is based on the results of the assessment show the performance of TE akan get good reward and vice versa for the LPI shows that poor performance will get the punishment until the termination of its status as the LPI.

During the seven years of running the assessment system is effective for the assessment of performance PHAPL an independent, comprehensive and objective. Integrity and competence assessors team successfully developed well, and immune from the various acts of irregularities. Terms of competency and qualification teams continue to be improved . Similarly, the assessment methodology, from year to year continue to be developed and improved accuracy. Consistency value performance indicator of 24 PHAPL assessed, maintained with the preparation of inter-Relational indicators. Everything is done to obtain the assessment results accurately and comprehensively. To ensure the sharpness of the assessment results of each indicator is described further in some relevant verifier and equipped with the standards of maturity weight verifier. Verifier can be input based, legal-based, process-based and based out-put.

To obtain results that more fair, each verifier in one indicators determined the status of the proximity indicator, which is stratified into three levels, namely dominant verifier, pre-dominant verifier and supporting verifier. IUPHHK for the period of operation is relatively young (≤ 5 years) the dominant verifier will be focused on verifier-based input or process. While for the period of operation IUPHHK relatively old (more than 5 years) verifier-based out-put status will become dominant, so that will be the focus for assessment.

The process of assessing each verifier will almost certainly always present analysis of the suitability of financial allocation data ((planning and realization ) with the physical activity data / reporting activities (planning and realization), and proceed with the field verification to know the level of data validity and quality level of activities implementation in the field. The process is conducted to obtain accurate results and komprehenship The process is carried out to obtain the assessment results accurately and comprehensively. So that the IUPHHK’s value of "bad" "medium" or "good" is because it really can be evidenced by the activities data support and actual field conditions with equivalent quality.

There are no other options for achieving the rank IUPHHK for performance "medium" or "good" except with the implement all obligations and responsibilities of forest management are evident in the field and correctly in accordance with the rules and regulations. Implementation of the IUPHHK performance assessment system that substance is the verification data to forest management activities to the field level, the various violation forms of sustainable forest management principles can no longer be covered with the data manipulation and physical manipulation of spatial data or maps, because it will be detected in the field. This can be seen from the results of the PHAPL performance assessment phase one that shows more than 50% of the votes IUPHHK ranking performance indicates the value of "bad".

In order to improve the performance of forest management in the future IUPHHK, Institute Independent assessors have made Corective Action Request (CAR's) for the indicators that show the value of bad. When the CAR's are processed into the action plan and implemented consistently in the field, guaranteed the performance of sustainable forest management units will be increased. Based on the results of the assessment of performance sustainable forest management unit phase II indicates that there has been increasing the unit's performance sustainable forest management with the value of the average to be a "medium". Management units that do not improve their performance and value are still performing poorly, in general, due to the action plan or CAR's does not carry consistently in the field.

System performance sustainable forest management unit that was built to improve the monitoring capacity of the Government, has been running for seven years. The increasing number of forest management units that successfully improve their performance, proving that the implementation of the performance assessment system significantly beneficial, so eligible to proceed. Results of performance assessment of sustainable forest management and supporting data, will become a useful input for the Government to issue a policy that is compatible with many current problems in the field. Sustainable Forest Management during the thirty-two years earlier only to be nearly the slogan, in the future through the implementation of the performance assessment system in stages and surely will be achieved.

On behalf of the sustainable forest management and the successful return of the forestry sector, required the involvement of various stakeholders to participate in maintaining and supporting the performance assessment system of sustainable forest management from the various negative efforts that seems to want to improve the system, but indeed only intended to prevent and create a "dead lock" situation so that in the end can not run at all.

WONGSAMIN

MEMPERTAHANKAN KELESTARIAN HUTAN MELALUI PENILAIAN KINERJA PHAPL

2009-06-25T20:22:00.000-07:00

Sampai dengan akhir tahun 90 an, pengelolaan hutan yang dilakukan oleh HPH/IUPHHK di Luar Pulau Jawa lebih berorientasi pada besaran produksi kayu, tanpa memperhatikan pengelolaan pada aspek lingkungan dan sosial. Demikian juga halnya dengan kegiatan pembinaan hutan untuk menjamin kontinyuitas produksi jangka panjang, kurang dijalankan secara serius. Kelestarian pengelolaan hanya menjadi slogan yang populer di dunia kehutanan, sedang fakta di lapangan menunjukkan kondisi sebaliknya. Laju degradasi hutan semakin tahun semakin besar. Areal tak berhutan di dalam areal kerja IUPHHK terus bertambah, kualitas tegakan semakin rendah dan fungsi agregasi hutan produksi sebagai perlindungan tata air dan konservasi keanekaragaman sumberdaya alam hayati menjadi tidak berfungsi maksimal. Teori yang menyatakan bahwa hutan merupakan sumberdaya alam yang bisa terperbaharui seolah hampir sama sekali tidak terbukti.

Kesalahan pengelolaan hutan yang berkepanjangan tersebut tidak lepas dari lemahnya kapasitas monitoring Pemerintah terhadap berbagai aktivitas Unit Manajemen HPH/IUPHHK di lapangan. Perbandingan yang tidak seimbang antara luas kawasan hutan yang harus dimonitor dengan jumlah petugas kehutanan, menjadikan monitoring yang efektif sebagai sesuatu yang mustahil dapat dilakukan tanpa melibatkan pihak lain. Dalam situasi pengelolaan hutan yang serba out of control tersebut, kelestarian pengelolaan hutan hanya sebatas pada data dan laporan administratif semata tanpa mampu dilakukan verifikasi kebenarannya di lapangan. Garbage in garbage out, rendahnya validitas data pengelolaan hutan yang dilaporkan Unit Manajemen IUPHHK kepada Pemerintah, menyebabkan berbagai kebijakan yang dihasilkan tidak pernah kompatibel untuk menjawab kondisi dan permasalahan aktual yang berkembang di lapangan.

Terobosan kebijakan Pemerintah untuk penguatan monitoring aktivitas HPH/IUPHHK di lapangan lahir ketika pada tahun 2002 secara bersamaan Menteri Kehutanan menerbitkan dua buah keputusan. Masing-masing adalah SK. Menhut No. 4795/Kpts-II/2002 tanggal 3 Juni 2002 yang menetapkan 4 kriteria dan 24 indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL) dan SK. Menhut No. 4796/Kpts-II/2002 tanggal 3 Juni 2002 yang mewajibkan setiap IUPHHK untuk menjalani penilaian kinerja PHAPL (mandatory) oleh Lembaga Penilai Independen Mampu (LPI) setiap 3 tahun sekali. Keseriusan Pemerintah untuk memperbaiki kinerja pengelolaan hutan semakin tampak nyata ketika pada tahun 2002, 2003 dan selanjutnya berulang setiap 2 tahun sekali dilakukan proses seleksi untuk mendapatkan LPI Hutan Alam yang layak memperoleh akreditasi dari Menteri Kehutanan.

Selain LPI yang betugas melakukan penilaian melalui verifikasi lapangan, dalam sistim penilaian kinerja PHAPL ini terlibat pula unsur-unsur pakar kehutanan, lingkungan dan sosial independen sebagai Tim Evaluasi (TE) yang bekerja untuk melakukan evaluasi kelayakan kualitas dan obyektifitas hasil penilaian LPI dan Dewan Pertimbangan Verifikasi (DPV) untuk melakukan pertimbangan teknis obyektif jika terdapat ajuan surat keberatan dari UM HPH atas hasil penilaian LPI. Upaya peningkatan kualitas penilaian secara dinamis terus dilakukan melalui penyempurnaan metodologi. Sedang peningkatan kompetensi SDM dilakukan melalui penyertaan tenaga penilai pada pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI). Untuk memacu masing-masing LPI berkerja secara maksimal, dalam sistem penilaian ini dibelakukan reward and punishment terhadap kinerja LPI. Bagi LPI yang berdasarkan hasil penilaian TE menunjukkan kinerja baik akan mendapatkan reward dan sebaliknya bagi LPI yang menunjukkan kinerja buruk akan mendapatkan punishment sampai dengan penghentian statusnya sebagai LPI.

Selama 7 tahun berjalan sistem penilaian tersebut terbukti efektif untuk menghasilkan penilaian kinerja PHAPL yang independen, komprehensif dan obyektif. Integritas dan kompetensi tim penilai LPI berhasil terbangun dengan baik dan kalis dari berbagai tindak penyimpangan. Syarat kompetensi dan kualifikasi tim penilai terus ditingkatkan. Demikian pula dengan metodologi penilaian, dari tahun ke tahun terus dilakukan pengembangan dan penajaman. Konsistensi nilai kinerja dari 24 indikator PHAPL yang dinilai, dipelihara dengan penyusunan bentuk relational antar indikator. Semuanya dilakukan untuk memperoleh hasil penilaian akurat dan komprehenship.Untuk menjamin ketajaman hasil penilaian setiap indikator dijabarkan lebih lanjut ke dalam beberapa verifier yang relevan dan dilengkapi dengan standar bobot kematangan verifier. Verifier tersebut dapat berbasis input, berbasis legal, berbasis proses dan berbasis out-put.

Untuk melengkapi sistem penilaian yang fair, masing-masing verifier dalam satu indikator lebih lanjut didiskripsikan menjadi verifier dominan, verifier co-dominan dan verifier penunjang. Untuk HPH yang masa operasinya relatif muda (≤ 5 tahun) verifier dominan akan difokuskan pada varifier berbasis input atau berbasis proses. Sebaliknya untuk UM IUPHHK yang masa operasinya relatif tua (lebih dari 5 tahun) verifier dominan akan difokuskan pada verifier berbasis out put.

Proses pelaksanaan penilaian setiap verifier hampir pasti akan selalu menghadirkan analisis kesesuaian antara data alokasi keuangan (rencana dan realisasi), data administrasi/laporan kegiatan (rencana dan realisasi), serta croschecking lapangan untuk menverifikasi tingkat kebenaran data dan verifikasi kualitas hasil kegiatan di lapangan. Semuanya dilakukan untuk memperoleh hasil penilaian akurat dan komprehenship. Sehingga UM yang memperoleh nilai “sedang” atau “baik” adalah karena memang dapat dibuktikan benar-benar memiliki dukungan data dan aktivitas lapangan dengan kualitas yang sepadan.

Tidak ada pilihan lain bagi UM IUPHHK untuk mencapai peringkat kinerja “Sedang” atau “Baik” kecuali dengan melakukan seluruh hak dan kewajiban pengelolaan hutan secara nyata, dengan teknis yang benar dan bertanggungjawab di lapangan. Dengan diberlakukannya sistem penilaian kinerja PHAPL yang substansinya adalah verifikasi sampai dengan tingkat lapangan, modus-modus pengelolaan hutan yang menyimpang dari azas kelestarian tidak lagi mungkin dapat ditutupi dengan kiat manipulasi administrasi data tabular maupun spasial. Hal ini dapat ditilik dari hasil penilaian kinerja PHAPL tahap satu yang lebih dari 50 % menunjukkan peringkat kinerja buruk. Ketika rekomendasi perbaikan kinerja yang dibuat LPI pada penilaian tahap I oleh UM IUPHHK ditindaklanjuti dengan action plan yang secara konsisten dilaksanakan di lapangan, rata-rata hasil penilaian kinerja tahap II menunjukkan kondisi terjadi peningkatan peringkat kinerja menjadi “Sedang” atau lebih baik dari hasil penilaian kenerja tahap I.

Sistem penilaian kinerja PHAPL UM IUPHHK yang oleh Pemerintah dibangun untuk meningkatkan kapasitas monitoring pengelolaan hutan lestari, telah sedemikian teliti dan bersifat traceable. Melalui sistem penilaian kinerja PHAPL, semua aktivitas UM di lapangan dapat dipastikan akan terpotret secara obyektif. Hasil penilaian kinerja PHAPL yang obyektif ini beserta data pendukungnya yang komprehensip, ke depan sangat diharapkan akan menjadi masukan yang baik bagi Pemerintah untuk melahirkan kebijakan yang kompatibel dengan permasalahaan aktual di lapangan. Istilah Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang nyaris hanya bersifat sloganistis, melalui sistem penilaian kinerja PHAPL ke depan ada harapan untuk direalisasikan. Diperlukan keterlibatan para pihak untuk terus menjaga dan mengawal berjalannya sistem penilaian kinerja PHAPL, agar kejayaan sektor kehutanan dapat diraih kembali.

Wongsamin.

AMBALAT, THE NATION’S DIGNITY AND STRUGGLE

2009-06-08T20:25:00.000-07:00

Children games “go back to door" or more popular called " gobaksodor" that is being carried out by ships of war Malaysian navy when repeatedly entering the border area around the Indonesian islands Ambalat. Aim is to provoke Indonesia war ship to maintain Ambalat, the island's rich potential of oil. Unfortunately in the field such as the fact that made many print and electronic media show, with the only supported the war ships have started weak, courage of Indonesian navy can not afford to do a lot of games against Malaysia that nuances harassment of the nation's dignity.

The age of war ships and combat equipment that is old has made Indonesian navy less successful game against Malaysia in the sea around Ambalat island. The phenomenon is a portrait issues the low budget allocation for the Department of Defense faced from time to time. In 2000, the government allocated a budget of Rp 10. 5 trillion, which increased slowly until a year back on the amount of Rp 36.4 trillion. In the year 2009 now, the government back down defense budget to around Rp 35.0 trillion. Indonesia Department of Defense budget will be small when the Indonesian government issued a policy for cutting the budget of each department budget around 3.9 percent of public service, so that the corrected defense budget to Rp 33.635 trillion.

The low budget allocations for defense is also recognized in the President SBY notice when directly reviewing the flat housing of presidential security troops (Paspanpres) in the Village Cinangka Bojong, Bogor, West Java, which was also attended by Minister of Defense Juwono Sudarsono, Minister of Communication and Information M. Noah, Jenderal TNI Djoko Santoso and Cabinet Secretary Sudi Silalahi, Monday (25 / 5): "if the ideal approach to the defense budget is far from adequate." The President also stated with the development growth of the economy, the defense budget should be increased. The increase in budget for the modernization of weapons systems, including operating and maintenance costs, and welfare of soldiers. If the budget increase, expected to be close with the minimun essential fund to pay for the minimum essential forces. But now defense fund of Rp 33.635 trillion, expected to be used as well as possible for operational costs, education and training, maintenance, cost and Welfare survive procurement costs or moderenisation of means equipment defense system (alutsista).

This means that issues around Minimun essential fund to pay for the minimum essential forces will still be held up to the national membaiknya situation perkonomian. As Ministry of Defence mentioned, with budget allocation of maintenance and treatment tool main military weapon system only under ten percent that ideally is 20 to 25 percent, the ability to maintain the span of each country will be very low, especially considering the equipment if the military weaponry that has been most the age of 20 years. The condition of real ability for the defense budget of Indonesia should be important considerations in determining the attitude on the crisis with the boundaries of Malaysia in the Ambalat island sea region, especially for a lot of you that our compatriot Indonesia are very passionate and can not wait to do the physical resistance.

Football Malaysia lunge for the islands of Sipadan and Ligitan Indonesia, gain together management rights over the dispute area with Thailand, close eye on logging along the border Indonesia - Malaysia in Kalimantan by Malaysian citizens, close eye on the out illegal logging of timber after signing the agreement termination of illegal timber trade and the other negative actions, all more than enough to illustrate how the neighbor country government desires to reach via the justification of sin with all the way up. With its machiaveli knowledge that, behind the action provocation Malaysian navy who repeatedly enter the boundaries of Indonesia, there are certain scenarios that have been prepared by the neighbor country to repeat success with the Sipadan and Ligitan islands. Ambalat is new targets which make very interested because of the oil potential.

That in the case of islands Ambalat stronger position because Indonesia has more active activities to do first since 1980 is a true fact, however can not make the Indonesian government over confidence. To consider Malaysian government strategy with all the deception that can swallow islands Sipadan and Ligitan and get the together management right over the dispute arae with Thailand, is a signal that in this Ambalat matter, the Indonesian government must be serious and should not be remiss. Although in substance Malaysia is nothing to lose, but to consider the size of the opportunity that will be victorious if, it can be ascertained Malaysia would never budge in the negotiations table as such. The grand scenario prepared by Malaysia to win the Ambalat dispute is likely to:

Conducting provocation in the field with two target, fist to attract attention and build international opinion that Ambalat islands is dispute area between Malaysia and Indonesia and second to disrupt the concentration of the Indonesian government's focus on peaceful settlement of disputes through negotiations.
Simulate a settlement through negotiation table with the target to build international opinion that Malaysia is a cooperative, courteous and polite country.
Strive to use the map boundaries are made unilaterally by Malaysia in 1979 as a basis for the settlement of boundary negotiations with the target lead to the dead lock negotiation, so that the settlement of ownership disputes Ambalat Blocks completed through the law to the International Court
Using the strength of a lobby to influence the decision making process International Court to meet the Malaysia desire to win, even have to re-use the "funny-funny" basic consideration of the decision, as well as the International Court had done when deciding the case of disputes Ligitan and Sipadan islands.

With the grand scenario predicted that Malaysia is prepared, even though Indonesia has a strong position but now have to start preparing ourselves with :

The carefully explore and find alternative candidates local and foreign lawyers are eligible to use and experienced in international courts.
Forward and increase the intensity of care boundaries state in the Ambalat sea region with the addition of the fleet and troops.
Building on the strength of international lobby which is better and more intensive

If Indonesia get a victory in the International Court, it is as expected and all the Indonesian people should say thank you on the greatness of God with the word Alhamdulillah (for the Muslims). Conversely, if Indonesia have to lose for the second time, that the Indonesian people should accept and stay silent ? For the case of loss of Sipadan and Ligitan islands what can make the government of Indonesia has received for good relations with neighboring countries, but for cases Ambalat it is up to the limit of tolerance in relations between the neighbors. The Government of Indonesia should dare to say No ..!!. even to the International Court decision. Did we also dare to refuse assistance IGGI, when too much IGGI set plans for the use of aid provided ? Did we also dare to say “ IMF please go to hell ... !! when the IMF is too much pressure on Indonesia to do with the economic recovery recipe that is not effective?

If the path does not reach an agreement negotiations or dead lock and the law at the International Court is not successful, then to maintain the sovereignty of the nation, in order to maintain the dignity of the nation and giving effect to the neighbor country that has been doing a lot of cheating and even harassment, so all Indonesian citizens expect the government Indonesia to use the final decision. War physical

That the modernity of the equipment and weaponry Indonesia may have to be a little less, but with the benefits of a significant amount, Indonesia will lose ?? Need to be evidenced in the field. Is Indonesia defeated Malaysia or Indonesia who beat the Malaysia.??

Defeat Malaysia.....

Victory Ambalat ......

Victory Indonesia.....

Congratulations struggle ...!!!

WONGSAMIN

AMBALAT, ANGGARAN PERTAHANAN DAN KEBERANIAN

2009-06-02T13:08:00.000-07:00

Permainan “go back to door” atau populernya “gobaksodor” itulah yang sedang dilakukan oleh kapal perang Malaysia ketika secara berulang kali memasuki batas wilayah NKRI sekitar pulau Ambalat untuk memprovokasi kapal perang Indonesia yang sedang menjaga pulau yang berpotensi kaya minyak itu. Sayangnya fakta di lapangan seperti yang ramai diberitakan media cetak dan elektronik menunjukkan, dengan hanya ditunjang kapal perang yang sudah mulai uzur kegagah beranian TNI AL tak mampu berbuat banyak meladeni permainan Malaysia yang bernuansa pelecehan martabat bangsa.

Keuzuran peralatan perang yang berujung ketidakberdayaan kapal perang kita mengimbangi permainan gobaksodor Malaysia di perairan Ambalat tersebut merupakan sebuah potret persoalan rendahnya alokasi anggaran yang selalu menyelimuti perjalanan Departemen Pertahanan RI. Pada tahun 2000, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,5 triliun, yang meningkat secara perlahan hingga pada setahun silam berjumlah Rp 36,4 triliun. Pada tahun 2009 ini pemerintah kembali menurunkan anggaran pertahanan menjadi sekitar Rp35 triliun. Namun, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemotongan anggaran masing-masing departemen sekitar 3,9 persen anggaran pelayanan publik, sehingga anggaran pertahanan menjadi Rp 33,635 triliun.

Rendahnya alokasi anggaran pertahanan tersebut juga diakui Presiden SBY dalam penyataannya saat meninjau langsung flat perumahan dinas pasukan pengamanan presiden (Paspampres) di Desa Bojong Cinangka, Bogor, Jawa Barat, yang juga dihadiri Menhan Juwono Sudarsono, Menkominfo M. Nuh, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso serta Seketaris Kabinet Sudi Silalahi, Senin (25/5) : "Anggaran pertahanan kalau menggunakan pendekatan yang ideal jauh dari memadai”. Presiden juga menyatakan dengan bangkitnya pembangunan perekonomian, maka anggaran pertahanan harus ditingkatkan. Kenaikan anggaran itu untuk modernisasi sistem persenjataan, termasuk biaya operasi dan pemeliharaan, serta kesejahteraan prajurit. Bila anggaran naik, kenaikannya diharapkan dapat mendekati minimun essential fund untuk membiayai minimum essential forces. Namun dana pertahanan sekarang sebesar Rp 33,635 triliun, diharapkan dapat digunakan sebaik-baiknya untuk biaya operasional, pendidikan dan pelatihan, pemeliharaan, biaya kesejahteran dan secara bertahan biaya pengadaan atau moderenisasi alutsista.

Artinya persoalan sekitar minimun essential fund untuk membiayai minimum essential forces masih akan berlangsung sampai dengan membaiknya situasi perkonomian nasional. Dengan alokasi anggaran pemeliharaan dan perawatan alat utama sistem senjata TNI hanya di bawah sepuluh persen dari yang idealnya menurut Menhan adalah 20 hingga 25 persen, maka kemampuan untuk mempertahankan setiap jengkal tanah tumpah darah akan sangat rendah, terlebih jika mempertimbangkan peralatan persenjataan TNI yang sebagian besar telah berusia lebih dari 20 tahun. Kondisi riil kemampuan dukungan anggaran untuk sektor pertahanan negara tersebut harus menjadi pertimbangan penting dalam menyikapi krisis batas wilayah di perairan pulau Ambalat dengan negara Malaysia, khususnya untuk banyak saudara sebangsa dan setanah air kita yang sudah sangat geram dan tidak sabar untuk melakukan perlawanan fisik.

Sepak terjang negeri Jiran mendapatkan pulau Sipadan dan Ligitan dari Indonesia, mendapatkan hak pengelolaan bersama areal sengekta dengan Thailand, mencuri isi hutan Kalimantan di sepanjang perbatasan Indonesia – Malaysia, menjadi penadah kayu illegal logging setelah menandatangani kesepakatan penghentian perdagangan kayu illegal dan berbagai ulah yang lain, semuanya sudah cukup untuk menggambarkan bagaimana pemerintah negeri Jiran meraih keinginannya melalui jalan dosa penghalalan semua cara. Dengan ilmu machiaveli-nya itu, dibalik ulah provokasi angkatan laut Malaysia yang berulangkali memasuki batas wilayah perairan Indonesia, pasti ada skenario besar yang telah disiapkan pemerintah negeri Jiran untuk mengulang sukses Sipadan dan Ligitan dengan sasaran baru pulau Ambalat yang bikin ngiler karena minyaknya.

Bahwa dalam hal pulau Ambalat posisi Indonesia lebih kuat karena telah lebih dulu melakukan okupasi aktif sejak tahun 1980 adalah sebuah kebenaran fakta, yang walaupun demikian tidak boleh membuat pemerintah over confidence. Menghadapi Malaysia yang dengan segala kecurangan dan kelicikannya mampu sukses mencaplok pulau Sipadan dan Ligitan maupun mencaplok ½ dari daerah sengketa dengan Thailand, merupakan sinyal bahwa untuk urusan Ambalat ini pemerintah Indonesia harus serius dan tidak boleh gegabah. Walaupun pada hakekatnya nothing to lose tapi karena besarnya opportunity yang akan diraih jika menang, dapat dipastikan Malaysia tidak akan pernah mengalah begitu saja di meja perundingan. Grand scenario yang dipersiapkan oleh Malaysia kemungkinan besar adalah :

Melakukan provokasi di lapangan dengan target untuk menarik perhatian dan membangun opini dunia bahwa Malaysia memiliki hak atas Ambalat dan mengganggu konsentrasi pemerintah Indonesia dari focus penyelesaian sengketa secara damai melalui jalur perundingan.
Berpura-pura membuka penyelesaian melalui meja perundingan dengan target membangun opini internasional bahwa Malaysia adalah negara yang cooperative dan beradab.
Berpegang teguh pada data dan peta batas wilayah yang dibuat secara sepihak dengan target untuk membuat perundingan ke arah dead lock dan penyelesaian sengketa penguasaan Blok Ambalat dibawa ke jalur Hukum dan Mahkamah International.
Menggunakan kekuatan lobbynya untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan Mahkamah International untuk memenangkan Malaysia meskipun harus dengan menggunakan kembali dasar pertimbangan keputusan yang ”lucu-lucu”, tetapi yang penting bisa menang.

Dengan prakiraan grand scenario tersebut, Indonesia sejak sekarang meski berposisi lebih kuat perlu mempersiapkan diri dengan :

Secara seksama mencari dan mencermati alternatif calon-calon pengacara asing dan dalam negeri yang layak digunakan dan berpengalaman dalam pengadilan internasional.
Menambah armada dan pasukan untuk peningkatan intensitas penjagaan batas wilayah negara di perairan pulau Ambalat
Membangun kekuatan lobby international/Mahkamah International yang lebih baik dan lebih intensif.

Jika Indonesia menang di tingkat Mahkamah International, itu adalah yang diharapkan dan harus disyukuri dengan ucapan Alhamdulillah (bagi yang muslim). Sebaliknya jika harus kecolongan untuk yang kedua kalinya akankah bangsa Indonesia terima dan tinggal diam. Untuk kasus kecolongan Sipadan dan Ligitan apa boleh buat, tetapi untuk Ambalat rasanya kita harus mulai berani mengatakan tidak..!!. sekalipun itu keputusan Mahkamah International. Bukankah kita juga berani mengatakan tolak IGGI ? bukankah kita juga pernah berani mengatakan go to hell IMF ? Jika jalur perundingan, hukum dan Mahkamah International tidak berhasil, maka mau tidak mau demi mempertahankan kedaulatan bangsa, demi menjaga kemartabatan bangsa dan pemberian efek jera kepada negeri Jiran yang sudah banyak berlaku kurang ajar, harus digunakan jalan terakhir, perang fisik...!

Bahwa dari sisi modernitas peralatan dan persenjataan Indonesia mungkin sedikit kalah harus diakui, tetapi dengan keunggulan sisi jumlah yang signifikan, akankah Indonesia kalah? Perlu dibuktikan.... kita yang diganyang atau kita yang mengganyang Malaysia.

Hidup Indonesiaku....!

Lindungi Ambalatku......!

Merdeka.....!!!

Salam Perjuangan

Wongsamin

FORESTER RAME-RAME DI "SERAMBI" HUTAN

2009-05-29T03:25:00.000-07:00

Pengusahaan hutan tropis luar Jawa dalam bentuk HPH mulai dilakukan secara besar-besaran pada awal-awal tahun 70-an setelah masuknya PMA. Istilah yang lebih tepat dari pengusahaan hutan adalah eksploitasi hutan, karena kegiatan utama pada saat itu hanyalah tebang… tebang... produksi… dan $....!! . Dalam suasana begelimang $, berbagai bentuk dan dampak kerusakan hutan akibat pembalakan hutan, hampir tidak pernah disadari semua pihak termasuk para foresternya.

Sukses HPH mengekstraksi tegakan hutan dan mencetak devisa yang dibutuhkan negara untuk menggerakkan roda pembangunan saat itu, seolah mengubur berbagai bentuk kegagalan penerapan dasar-dasar pengelolaan hutan berkelanjutan. Basis data, penguasaan kharakteristik lapangan, input teknologi dan tingkat reinvestasi ke dalam hutan serta historical data kelola hutan dan sistim monitoring dan evaluasi yang serba lemah, kesemuanya telah menyeret ke bentuk pengelolaan hutan tanpa arah. Tidak heran jika kemudian group musik New Rollies menangisi hilangnya sumber daya hutan lewat lagu karangan Oetje F Tekol yang bertitel “Kemarau”. Lagu yang pada tahun 1979 memperoleh penghargaan Kalpataru dari Menteri Lingkungan Hidup, Emil Salim, karena dianggap memuat misi dan pesan lingkungan hidup. Mau tahu liriknya, niiich.… (buat intermezo…)

Panas nian kemarau ini
rumput-rumput pun merintih sedih
Resah tak berdaya
di terik sang surya
bagaikan dalam neraka

Curah hujan yang dinanti-nanti
tiada juga datang menitik
Kering dan gersang menerpa bumi
yang panas bagai dalam neraka

Mengapa, mengapa hutanku hilang
dan tak pernah tumbuh lagi
Mengapa, mengapa hutanku hilang
dan tak pernah tumbuh lagi

Untuk mampu mengawal kepercayaan atas hak pengelolaan hutan yang diberikan yang nota bene menyangkut bentang spasial puluhan juta hektar di luar Jawa, sudah seharusnya dipersiapkan bangunan sistem pengelolaan hutan yang kuat. Sistem yang didesain dengan tidak memasukkan unsur mengandalkan etik dan moral rimbawan. Idealnya adalah sistem pengelolaan hutan tersebut sistem yang mampu membuat rimbawan aparat maupun rimbawan HPH “baik” tetap enjoy memelihara moral baiknya karena sistem dan sebaliknya yang mampu memaksa rimbawan aparat maupun rimbawan HPH “nakal” tidak bisa melaksanakan bakat kenakalnya karena sistem.

Fakta menunjukkan, simpangan praktek pengelolaan hutan di luar Jawa yang telah berjalan selama lebih dari 30 tahun ternyata terlalu jauh dari kondisi idealnya. Kewajiban pelaksanaan reboisasi yang diberlakukan lewat Keppres no 35 tahun 1980 dan penggantinya Keppres no 31 tahun 1989 ternyata hanya efektif untuk penghimpunan dana non budgeter Departemen Kehutanan (Dana Reboisasi), sedangkan kegiatan reboisasinya sendiri praktis tidak berjalan efektif di lapangan. Bahkan lebih dari itu, dalam kondisi limit = zero monitoring dan evaluasi, banyak rimbawan yang mungkin pada awalnya baik, tergoda untuk berbuat moral hazard dengan melakukan dan menyetujui praktek tebang ulang/cuci mangkok, tebang luar blok bahkan tidak sedikit yang berkontribusi pada praktek illegal logging.

Fenomena tersebut menunjukkan sistem pengelolaan hutan di luar Jawa masih sangat lemah dan kental dengan unsur mengandalkan aspek etik dan moral rimbawan. Sebuah aspek yang sesungguhnya hanya Tuhan yang mampu mengukurnya, dan bukan oleh manusia. Hasilnya datalah yang berbicara.

Data perkembangan jumlah IUPHHK Hutan Alam s/d tahun 2005 (Dephut, 2005) menunjukkan terdapat 580 unit HPH/IUPHHK dengan total luas areal 61,38 juta hektar pada tahun 1992/1993. Tahun 2005 jumlah IUPHHK-HA yang tersisa tinggal 285 unit dengan total luas areal 27,72 juta hektar dengan trend penurunan terjadi setiap tahun. Kecuali pada tahun 2004 terjadi kenaikan jumlah IUPHHK sebanyak 20 unit dan kenaikan luas areal sebesar 0,02 juta hektar. Dapatkah hutan produksi produktif yang tinggal “sak emprit” dari sisi luas maupun kualitasnya ini dijaga kelestariannya? Jawaban pertanyaan tersebut sangat tergantung pada kekuatan sistem pengelolaan hutan yang berkembang, khususnya sistem monitoring dan evaluasinya.

Sayang sekali memang, karena kegegabahan pengelolaan hutan di masa lalu, kini sarjana kehutanan yang terlanjur berjibun jumlahnya, dengan terpaksa sebagian yang harus rela“hengkang dari habitatnya” untuk menghindari kepapaan. Yang lainnya pun untuk keselamatan hutannya hanya bisa berbuat dari jauh, “serambi hutan”. Barangkali ada juga yang telah masuk lebih dalam, namun ungkepnya suasana membuat ybs terpaksa keluar lagi dan rame-rame bertebaran di serambi hutan. Mudah-mudahan anak cucu kita tidak menggugat.

GAYA HIDUP WONG SAMIN SELARAS ALAM

2009-05-12T09:26:00.000-07:00

GAYA HIDUP WONG SAMIN SELARAS ALAM

Seberapa banyakkah yang tahu secara detail kehidupan kelompok masyarakat atau Wong Samin?? Kemungkinan tidak banyak. Bahkan masyarakat Blora dan Bojonegoro di mana konsentrasi terbesar kelompok masyarakat Samin berada, pada umumnya juga kurang banyak tahu. Pengetahuan tentang masyarakat Samin atau Sedulur Sikep umumnya hanya sebatas nama tokohnya Kyai Samin Soerosentiko yang lahir pada 1859 dengan nama Raden Kohar di Desa Ploso Kedhiren, Randublatung Kabupaten Blora. dan sebatas sebagai masyarakat lugu yang nganeh-anehi. Karenanya tidak heran jika ada teman yang bersikap aneh dan tidak wajar, secara spontan akan muncul olokan “dyasarr cah samin….”

Beruntung di dunia kasad mata sekarang telah cukup banyak buku-buku yang membahas tentang masyarakat Samin yang dengan mudah bisa didapatkan di toko-toko buku. Demikian pula di dunia maya yang tidak kasad mata ini, telah mulai banyak blog-blog yang mengupas seluk-beluk masyarakat Samin. Walaupun hampir semua artikel serba memaksa dahi untuk berkerut, tapi toh tetap saja mengasyikkan. Betapa tidak, karena kita akan tersampai pada pemahaman : a) Betapa sebelum Gandhi ngetop dengan gerakan swadhesi-nya ternyata mBah Samin kita telah melakukannya berpuluh-puluh tahun sebelumnya, b) betapa jauh sebelum mahasiswa Yogya bermain plesetan kata-kata, ternyata mBah Samin telah melakukan plesetan gaya hidup. c) betapa ditengah-tengah perjuangan fisik melawah Kompeni, mBah Samin justru secara cerdik mengembangkan perlawanan dalam bentuk yang lain, psi-war, sampai-sampai Kompeni judeg dan mBah Samin dibuang ke Sawahlunto (konon merupakan hukuman yang lebih berat ketimbang dibuang ke Nusakambangan).

Memang siih ada kekurangannya, yaitu mBah Samin gak sempat pesen-pesen soal reserve kepada penganutnya, sehingga hampir semuanya pada kebablasan Nyamin, meskipun negara sudah merdeka. Alhasil, mereka yang dulu sebenarnya hebat, kini dilihat sebagai kejanggalan. Tapi ya enggak semuanya…

Dalam artikel ini saya akan mencoba sharing beberapa cerita menarik tentang orang Samin yang terkumpul dari orang lain secara getok tular. Soal kebenarannya memang sulit diverifikasi ulang.

Alkisah pada tahun 70-an ada seorang penjual soto di dekat jembatan Kaliwangan Blora yang mempunyai kebiasaan jika lagi tidak ada pembeli, maka ia selalu menawarkan sotonya kepada orang yang lewat, dengan maksud agar mau mampir dan makan diwarungnya. Suatu ketika, saat lagi sepi pembeli, ada satu orang yang lewat di depan warungnya, insting penjual soto adalah seperti biasanya “mampir sik mas… nyoto….” (mampir dulu mas… nyoto….). Mendengar tawaran tersebut mampirlah orang itu dan makan soto dengan tenangnya. Setelah selesai iapun berkata : “aku wis bar mangan mas… matur nuwun….” (saya sudah selesai makan mas… terimakasih…) Seraya pergi meninggalkan warung soto tanpa kurang satu apapun. Meskipun belum membayar.

Kenapa tidak bayar?? Karena ijab-kabulnya ya cuma disuruh mampir makan dan sudah dilakoni selesai persoalan. Sadarlah si tukang soto seraya berujar “ Woalaah… lagiae buka dasar wis kenek wong samin….” (Woalaah… baru aja buka dasar sudah terkena orang samin…)

Masih tahun 70-an, pak Bupati Blora (Bpk Srinardi Alm) berkunjung ke Desa Klopoduwur (desa tempat kelompok Samin berkonsentrasi). Ditengah pembicaraan antara pak Bupati dengan masyarakat, tiba-tiba salah seorang berdiri dan nyelonong menghampiri pak Bupati dan memegang-megang celana pak Bupati sambil bertanya “kain iki kok apik emen, tukune ningdi caaah…? “ (kain ini kok bagus sekali belinya dimana ya..?) Walaupun wajar mungkinkah kita mampu melakukan apa yang dilakukan orang tersebut, he..he..he… Itulah kali jiwa merdeka masyarakat Samin. Semua manusia dianggap sederajat, berbicara juga cukup dengan bahasa jawa ngoko tidak ada boso kromo apalagi kromo inggil. Dan semua perbuatan dilakukan karena memang perlu dilakukan bukan basa basi seperti iklan “Sampurna Mild”, termasuk bertanya soal kain celana pak Bupati.

· Cerita-cerita dari beberapa orang yang lebih tua mengatakan, konon jika menyuruh orang Samin haruslah jelas dan definitif, karena kalau tidak bisa-bisa tidak mencapai seperti apa yang diinginkan. Misalnya menyuruh memagar halaman harus jelas dan lengkap, kalau tidak bisa jadi untuk bisa keluar dari halaman yang empunya rumah harus rela melompati pagar karena kemungkinan besar seluruh halaman akan dipagar tanpa dikasih pintu pagar. Demikian pula kalau menyuruh menyapu halaman ya harus jelas sampi bersih, kalau tidak ya memang halaman disapu tetapi tidak bersih karena tidak ada order sampai bersih.·

Konon, jika bertamu ke masyarakat Samin biasanya akan disuguh dengan segelas minuman (bisa kopi, bisa air putih, bisa juga teh). Jika sang tamu hanya meminum minuman suguhan tuan rumah ½ nya atau ¾ nya, maka tidak akan terjadi reaksi apapun dari tuan rumah. Semua akan berjalan normal-normal saja. Tetapi jika kali lain sang tamu datang lagi, maka tuan rumah akan menyuguh minumah dengan gelas yang berisi ½ atau ¾ saja. Walaupun tidak penuhnya gelas suguhan mungkin kita anggap tidak normal, tapi bagi tuan rumah hal itu adalah normal-normal saja. Kenapa..?? Karena sebelumnya daya minum tamu hanya ½ atau ¾ gelas saja. Logikanya kalau diberi suguhan minuman dengan isi penuh, pasti akan ada sisa minuman yang mubazir karena harus dibuang. Khan....??!! Inilah gaya hidup Samin selaras alam…!!!

Jika kemudian ada pertanyaan, apakah masyarakat Samin atau Sedulur Sikep ini sekarang masih ada ? Tidak tahu persis… yang jelas pada tahun 1999 saya pernah bertemu anggota komunitas masyarakat Samin atau Sedulur Sikep, bukan di Blora atau di Bojonegoro, tetapi justru di Bogor, nah khan….

Tahap Percobaan Ngeblog

2009-04-29T02:58:00.000-07:00

Untuk tahan membaca artikel ini sampai habis diperlukan empati dan apresiasi yang dalam bahasa gaulnya kira-kira adalah "Harap Maklum", karena sesuai artikel ini hanyalah sebuah percobaan saja. Artikel sesungguhnya yang lebih menarik untuk diketahui....?? mohon sabar dulu untuk nunggu 24 jam. Terima kasih.